Kejaksaan Negara Bagian Victoria dan Penuntutan yang efektif

Kejaksaan Negara Bagian Victoria dan Penuntutan yang efektif

Sistem Peradilan Pidana Australia.
Sistem hukum Australia berlandaskan sistem hukum Inggris yaitu sistem tanding (adversarial system) dimana hakim hanya mendengar dan memutuskan masalah-masalah yang dikemukakan oleh para pihak (jaksa dan pihak terdakwa).

Pemerintahan Australia berbentuk federal, oleh karena itu terdapat dualisme sistem hukum, yaitu sistem hukum  nasional (commonwealth laws) dan sistem hukum negara bagian (state laws), demikian juga terdapat dualisme pengadilan, yaitu pengadilan nasional (commonwealt couts) dan pengadilan negara bagian (state courts).

Di bidang pidana, pengadilan negara bagian mempunyai wewenang mengadili mayoritas tindak pidana termasuk kejahatan terhdap harta benda dan kejahatan terhadap orang, sedangkan pengadilan nasional hanya berwenang mengadili kejahatan-kejahatan tertentu saja misalnya perpajakan, penggelapan, dana jaminan social, impor illegal narkotika, dan tindak pidana yang dilakukan di wilayah nasional (Commonwealth territory).

Setiap negara bagian Australia mempunyai sistem hukum sendiri dan ada yang memiliki KUHP sendiri, akan tetapi beberapa negara bagian tidak mempunyai KUHP seperti Inggris, menerapkan common law yaitu hukum rakyat yang tidak tertulis namun sudah menjadi yurisprudensi, dan juga menetapkan hukum tertulis berupa perundang-undangan pidana negara bagian

Kejaksaan Victoria (Australia)

Kejaksaan Negara bagian Australia yaitu Victoria yang beroperasi atas  nama Direktur Jenderal Penuntutan (Director of Prosecutionn) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan uandang-undang dasar negara bagian.

Kejaksaan Victoria melaporkn hasil kerjanya ke DPR Negara Bagian melalui Jaksa Agung Negara Bagian Victoria. Kejaksaan Victoria dilengkapi dengan 100 karyawan dan 150 ahli hukum, setiap tahun Kejaksaan Victoria menuntut perkara sebanyak 500 perkara.

Pada sistem peradilan di Amerika dan Inggris, jika terdakwa mengaku, perkaranya tidak disidangkan lagi tetapi langsung dihadirkan kepada hakim dalam sidang pemidanaan dan serta merta saat itu juga dijatuhi pidana.

Negara bersistem Eropa continental termasuk Indonesia, sekalipun terdakwa mengaku, perkaranya tetap disidangkan dari awal (pembacaan surat dakwaan hingga pembacaan requisitor dan putusan.

Jaksa pada Kejaksaan Victoria menganalisis perkara yang diterima dari polisi dan juga memberi nasihat sewaktu polis imelakukan penyidikan. Jaksa yang menentukan apakah tuduhan dari polisi atau apakah perkara tersebut harus dihentikan penuntutannya, dan jaksalah yang bertanggung jawab untuk mengajukan perkara ke sidang pendahuluan (hearling) dimana pengadilan akan memeriksa apakah pembuktian dan saksi-saksinya cukup.

Jika semua persyaratan pembuktian sudah terpenuhi maka pengadilan pendahuluan akan menetapkan bahwa perkara tersebut akan disidangkan (trial).

Dalam perkara-perkara berat di depan juri yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah pengacara khusus (specialist advocates) dikenal sebagai Crown Prosecutor yang artinya Jaksa Mahkota atau Jaksa Kerajaan.

Tahap Menuju Persidangan di Pengadilan Victoria
Prosedur persidangan di Pengadilan Victoria melalui beberapa tahap sebagai berikut :

• Laporan diajukan kepada polisi.
• Polisi menindak lanjuti dengan investigasi. Kejaksaan tidak terlibat langsung di tahap ini, tetapi hanya member nasihat-nasihat sebelum polisi menetapkan tuduhan.
• Setelah polisi menetapkan tuduhan, barulah kejaksaan Victoria mengambil alih perkara tersebut dan dari saat itu kejaksaan meneliti apakah pembuktian perkara tersebut cukup untuk tuduhan tersebut dan apakah tuduhannya tepat sehingga tidak perlu diganti dengan tuduhan lain.
• Perkara selanjutnya diajukan ke sidang pendahuluan (preliminary hearing) dimana hakim akan mameriksa apakah pembuktian dapat menghasilkan putusan bersalah dari juri jika perkara tersebut disidangkan nanti.
• Sidang pendahuluan diselenggarakan oleh Pengadilan Magistrat (Magistrate Court), Sedangkan penelitian pembuktian pada umumnya hanya dengan meneliti keterangan saksi yang tertulis, kecuali jika pembela ingin menanyai saksi-saksi untuk diklarifikasi. Dan dalam tahap ini pula berat ringannya tindak pidana, magistrate akan menentukan ke pengadilan mana perkara ini akan diajukan ke pengadilan rendahan (Country Court) atau ke pengadilan yang lebih tinggi (Supreme Court). Supreme Court adalah pengadilan negara bagian, bukan dalam arti Mahkamah Agung. Di Australia Mahkamah Agung disebut High Court atau Pengadilan Tinggi dan tahap ini disebut committal proceedings, karena untuk menentukan pengadilan mana yang akan disidangkan perkara tersebut.
• Setelah committal proceedings selesai, “ pertemuan pra peradilan” atau”pertemuan pra-persidangan: (pre trial conference) diselenggarakan oleh hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut dan lebih tepat disebut “pertemuan pra persidangan”, mengingat praperadilan” disini bukan pra-peradilan yang dikenal dalam acara pidana di Indonesia . Dan dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa pertemuan pra-peradilan ini adalah forum dimana hakim dapat menganjurkan masing-masing wakil hukum kedua belah pihak (penuntut umum dan pembela terdakwa) mengajukan permasalahan yang signifikan, sehingga persidangan perkara yang bersangkutan akan lancar dan dapat dipersidangkat waktunya.
• Persidang utama atau sesungguhnya berlangsung dihadapan Juri (hakim awam atau non professional) dan dipimpin oleh seorang hakim (professional) berdasarkan tuduhan yang didakwakan oleh jaksa. Selanjutnya saksi dari kedua belah pihak diperiksa (setelah disumpah), dan saksi yang sudah diperiksa ulang (cross-examination) oleh pihak lawan.
• Jika Juri memvonis (convict) terdakwa terbukti bersalah (quity) maka dalam persidangan khusus di waktu yang lain, hakim akan menjatuhkan pidana (sentence).
• Terdakwa dapat mengajukan banding kepada pengadilan banding dan kemudian ke pengadilan tinggi. Dalam sistem hukum Inggris dan Amerika tidak dikenal kasasi, karena banding di pengadilan tinggi ini sering disebut sebagai banding tingkat kedua; sadangkan kasasi bukan banding tingkat kedua.

Hal-hal yang Berkaitan dengan Praktek Persidangan di Victoria Australia
Mayoritas tugas Kejaksaan Victoria adalah perkara-perkara yang disidangkan di pengadilan rendahan Country Courts), dan harus menunggu rata-rata 12 bulan untuk menunggu persidangan (trial) sejak perkara dalam sidang pendahuluan di pengadilan Magistrat ditetapkan di pengadilan mana akan disidangkan (tahap committal). Dalam hal terdakwa berada di luar tahanan dengan jaminan (on bail), dan waktu menunggu dapat memakan waktu lebih dari satu tahun.

Persidangan perkara berlangsung rata-rata 5-6 hari, hal ini disebabkan perundang-undangan maupun aturan beracara berubah serta semakin rumitnya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, ada kecederungan bahwa waktu akan menjadi lama lagi.

Sebanyak 70 % perkara langsung dipidana oleh hakim tanpa melalui proses persidangan, karena terdakwa mengaku bersalah (pleas of qulty). Sejumlah 60 % dari perkara-perkara yang disidangkan (Karena terdakwa tidak mengaku bersalah), mendapat “vonis” Juri”terbukti bersalah”.

Dalam sistem Australia, Inggris dan Amerika, hakim memutuskan masalah hukum, dan Juri memutuskan masalah fakta, artinya hakim mengawasi persiodangan agar berjalan secara adil (fair), sedangkan Juri memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak (dengaa berpedoman pada penjelasan dan arahan hakim tentang unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan Jaksa. Peradilan dengan Juri hanya diselenggarakan di pengadilan yang lebih tinggi (higher courts), tidak di pengadilan-pengadilan rendahan (country courts).

Persidangan di pengadilan Australia menganut adver serial system, dimana hakim bertindak seperti seorang “wasit permainan tenis” dan hanya sekali-sekali saja ia bicara dalam penentuan sesuatu prosedur, kalau terlalu mencapuri persidangan perkara dapat diajukan banding oleh pihak terdakwa dan dapat menjadi alasan kuat untuk dilakukan persidangan ulang perkara tersebut.

Hakim-hakim di Australia diangkat dari pengacara kawakan yang teruji integritas dan pengalamannya. Sekalipun mereka diangkat oleh pihak eksekutif, dapat mempertahankan sikapnya yang tidak memihak dan independen, karena mereka diangkat untuk seumur hidup (for life).

Para anggota Juri adalah orang awam hukum, dipilih oleh warga masyarakat yang berhak memilih dalam pemilihan umum. Para ahli hukum dan sarjana hukum tidak boleh dipilih menjadi anggota Juri.


Sistem yang Berhasil
Bagaimana sekumpulan orang awam  (Juri) yang tanpa pendidikan hukum menentukan seseorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Demikian juga dari sudut orang Autralia  yang menerapkan sistem inkuisitor, sidang pengadilan yang menggunakan adversarial system  dan mengandung beberapa kelemahan. Misalnya hasil persidangan  tergantung dari ketrampilan dan pengalaman para ahli hukum kedua belah pihak.

jika ada ketimpangan dalam ketrampilan dan pengalaman, maka perkara akan dimenangkan oleh pihak yang lebih unggul dan ini mengingatkan pada zaman koboi”(Wild West) di Amerika Serikat pada abad ke 19, dimana rakyat sering main hakim sendiri.

System Juri dan adversarial system di Australia sudah berjalan  dua ratus tahunan lebih, rakyat sudah merasa cocok, tidak merasa ada keganjilan dan kekurangan apapun, akan tetapi sistem yang baik disuatu negara belum tentu cocok , jika diterapkan di negara lain.

Pentingnya anggaran di Kejaksaan Victoria
Agar tercapai Kejaksaan yang optimal, tidak boleh kekurangn anggaran dan kejaksaan Victoria Australia menerima anggaran yang lebih tinggi karena pemerintah membutuhkan kejaksaan yang professional, berkeadilan, efisien dan independen, it should be prepared to pay for it, artinya pemerintah harus berani membiayai kejaksaan dengan tidak kepalang tanggung.